Home / Kegiatan / Persiapan Pilot Project on Enhancing Marine Debris Management in Indonesia
IMG_9996

Persiapan Pilot Project on Enhancing Marine Debris Management in Indonesia

Jakarta, 24 Mei 2019. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) menyelenggarakan rapat Persiapan Pilot Project on Enhancing Marine Debris Management in Indonesia untuk membahas kesediaan DKI Jakarta sebagai lokasi Pilot Project penanganan sampah laut. Sebagai informasi, sampah laut terdiri dari sampah pesisir (shoreline Debris), sampah di atas permukaan (floating debris), dan sampah di dasar laut (sunken debris).

Rapat tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim Kemenko Maritim, dan turut hadir Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH), Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP), dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

Pilot project yang ditawarkan Kemenko Maritim merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan. Kegiatan yang memiliki rentang waktu 3 tahun (2021-2023) tersebut bertujuan membantu penanganan sampah laut di Indonesia melalui:

  1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun masyarakat di bidang persampahan laut;
  2. Pelaksanaan pemantauan sampah laut di lokasi terpilih;
  3. Pembangunan kapal pembersih/pemungut sampah laut; dan
  4. Penyusunan sistem pengelolaan sampah laut.

Pemerintah Korea Selatan akan memberikan hibah sebesar US$4,4 juta kepada Indonesia untuk membangun satu kapal pemungut sampah laut yang mampu menampung sampah hingga 80 ton. Apabila Pilot project tersebut berhasil, maka terdapat potensi hibah tambahan dari Pemerintah Korea Selatan berupa 2 (dua) kapal pemungut sampah laut.

Pilot project tersebut diusulkan untuk dilakukan di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, karena beberapa hal:

  1. Merupakan lokasi berkumpulnya sampah dari 9 sungai yang berasal dari metropolitan Jakarta (7 sungai dari DKI Jakarta, 1 sungai dari Bekasi, dan 1 sungai dari Provinsi Banten). Data dari LIPI menunjukkan bahwa total timbunan sampah dari 9 sungai tersebut adalah 21 ton per hari, dengan rincian: (i) 7 ton/hari dari 7 sungai DKI; (ii) 7 ton/hari dari 1 sungai Bekasi; dan (iii) 7 ton/hari dari 1 sungai Prov. Banten.
  2. Merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan berpotensi mengalami penurunan wisatawan apabila terjadi kerusakan alam.
  3. Memiliki kapasitas finansial untuk melakukan pemeliharaan dan kebutuhan operasional kapal pemungut sampah laut.

Deputi TRLH menyambut baik tawaran dari Kemenko Maritim karena armada kapal pemungut sampah milik Pemprov DKI Jakarta selain berkapasitas kecil, juga belum dapat membersihkan sampah dasar laut secara optimal.

Sebagai informasi tambahan, sampah laut yang dipungut di daerah Kepulauan Seribu dikirimkan ke Dermaga Kaliadem (Muara Angke – Jakarta Utara) untuk kemudian diangkut oleh truk menuju TPST Bantargebang.

Sebagai tindaklanjut, Kemenko Maritim akan bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta untuk membahas potensi kerjasama lebih lanjut.

Check Also

plan (2)

Diskusi Publik dengan topik “Aksi Anak Muda Dalam Ketahanan Kota”

Jakarta, 14 Juni 2019. Kedeputian Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan PLAN International …