Home / Kliping / DKI Tak Butuh Perda untuk Legalkan Pembangunan di Pulau Reklamasi 
Baliho besar yang menunjukkan operasional Food Street di Pulau D Reklamasi atau kawasan Pantai Maju, Selasa (22/1/2019).(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)
Baliho besar yang menunjukkan operasional Food Street di Pulau D Reklamasi atau kawasan Pantai Maju, Selasa (22/1/2019).(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)

DKI Tak Butuh Perda untuk Legalkan Pembangunan di Pulau Reklamasi 

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya tak membutuhkan peraturan daerah ( perda) untuk melegalkan pembangunan di pulau reklamasi. Menurut dia, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tak terkait pembangunan di pulau reklamasi. “RZWP3K itu tidak ada kaitannya. RZWP3K itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana,” kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Menurut dia, dasar hukum yang dibutuhkan cukup dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E. Pergub itu ditandatangani mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. “Pegangannya sampai sementara pergub itu,” ujarnya.

Soal masa berlaku pergub, kata Saefullah, pihaknya saat ini tengah merevisi Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR baru bakal segera diajukan ke DPRD DKI. Selain itu, RZWP3K juga tengah direvisi dan bakal segera dibahas di DPRD.

“Sudah masuk tinggal tunggu pembahasan,” kata Saefullah.  Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta. Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB. Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “DKI Tak Butuh Perda untuk Legalkan Pembangunan di Pulau Reklamasi”, https://megapolitan.kompas.com/read/2019/06/17/15465711/dki-tak-butuh-perda-untuk-legalkan-pembangunan-di-pulau-reklamasi.
Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Kurnia Sari Aziza

Check Also

Permukiman padat di Bidaracina, di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2015). Bidaracina merupakan kawasan yang akan digusur terkait proyek normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung.(KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES)

Proyek Sodetan Ciliwung Dimulai, Ini Proses Ganti Rugi terhadap Warga Bidara Cina

JAKARTA, KOMPAS.com – Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan …