Home / Kliping / Sekda DKI: Pulau Reklamasi Bagian dari Daratan Jakarta 
Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.(Kompas.com/Alsadad Rudi)
Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.(Kompas.com/Alsadad Rudi)

Sekda DKI: Pulau Reklamasi Bagian dari Daratan Jakarta 

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah mengatakan, empat pulau reklamasi yang sudah terlanjur berdiri tak akan dianggap sebagai pulau. Keempatnya akan dianggap sebagai pantai. “Tidak ada lagi konsep pulau, jadi konsepnya pantai, bagian dari daratan, termasuk yang di perluasan (seperti) Pantai Ancol,” ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/6/2019). Dampaknya, kata Saefullah, pihaknya tak membutuhkan aturan khusus soal reklamasi. Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura Jakarta dicabut dan tak akan diajukan lagi. “Konsep pulau A, B, C , D sampai K, L, N, O, P itu tidak ada lagi,” ujar dia.

Pada 2017 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Dua raperda itu sedianya dibahas di DPRD DKI. Setelah dicabut dan diperbaiki DKI, nasib kedua raperda tak terdengar lagi. Hingga baru-baru ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta. Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. Padahal, bangunan-bangunan itu disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya. Anies berjanji akan memfokuskan pembangunan di pulau reklamasi bermanfaat bagi publik. Tiga pulau yang sudah jadi, yakni Pulau C, Pulau D, dan Pulau G diganti namanya oleh Anies menjadi Pantai Kita, Pantai Maju, dan Pantai Bersama. Menurut Anies, ketiga tanah reklamasi itu tidak tepat disebut sebagai pulau lantaran masih masuk dalam kawasan Pulau Jawa. Ia menyampaikan, seharusnya kawasan itu disebut sebagai pantai. “Jadi bukan pulau baru, yang tepat disebut sebagai kawasan pantai,” kata Anies 26 November 2018 lalu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Sekda DKI: Pulau Reklamasi Bagian dari Daratan Jakarta”, https://megapolitan.kompas.com/read/2019/06/17/17504721/sekda-dki-pulau-reklamasi-bagian-dari-daratan-jakarta.
Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Icha Rastika

Check Also

Permukiman padat di Bidaracina, di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2015). Bidaracina merupakan kawasan yang akan digusur terkait proyek normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung.(KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES)

Proyek Sodetan Ciliwung Dimulai, Ini Proses Ganti Rugi terhadap Warga Bidara Cina

JAKARTA, KOMPAS.com – Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan …