Home / Kegiatan / Pembahasan Rencana Penyusunan Kebijakan Transit Oriented Development (TOD)
IMG_0351

Pembahasan Rencana Penyusunan Kebijakan Transit Oriented Development (TOD)

Jakarta, 24 Juni 2019. Perwakilan Direktorat Perumahan, Perkotaan dan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berkunjung ke kantor Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH) dalam rangka mendiskusikan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan terkait pembangunan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD). Diskusi tersebut dipimpin oleh Deputi TRLH, dan dihadiri oleh dan dihadiri oleh Kasubdit Perumahan dan permukiman Bappenas dan jajarannya, Asdep Tata Ruang, dan staf Kedeputian TRLH.

Pembangunan kawasan TOD sering disalah-artikan hanya sebagai pembangunan hunian yang melekat atau berlokasi dekat dengan stasiun/terminal transportasi umum. Secara komprehensif, kawasan TOD adalah kawasan campuran (perumahan, komersial, jasa lainnya) yang dibangun secara efisien, yaitu dengan kepadatan tinggi/compact dan aksesibilitas tinggi terhadap moda transportasi umum. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengurangi bangkitan pergerakan (trip generation) dari penduduknya, dan apabila pergerakan harus dilakukan, maka transportasi umum menjadi prioritas utama (bukan kendaraan pribadi).

Dalam pembangunan kawasan TOD, perlu diperhatikan beberapa hal yaitu:

  • Sikap pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya gentrifikasi di kawasan TOD. Gentrifikasi adalah kondisi terusirnya penduduk asli suatu kawasan karena meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari di kawasan tersebut (contoh: pajak rumah dan utilitas tinggi).
  • Pertimbangan kelayakan investasi, karena pihak yang melakukan pembangunan dan berkontribusi dalam pengembangan kawasan pada umumnya adalah pelaku bisnis.
  • Kesiapan aset pemerintah, terutama ketersediaan tanah. Pemerintah perlu memersiapkan bank tanah dan mekanisme pembekuan harga tanah. Hal ini penting dalam menjaga implementasi rencana pembangunan kawasan TOD kedepannya.
  • Antisipasi isu kohesi sosial karena beragamnya kegiatan dan penduduk di kawasan TOD.
  • Luasan kawasan TOD perlu mempertimbangkan jarak maksimal berjalan kaki masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini selaras dengan tujuan utama TOD untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Selain hal tersebut, pengelolaan kawasan TOD diusulkan diserahkan kepada 1 pengembang utama (master developer) untuk menciptakan proses perizinan/administrasi, pengelolaan, dan pengembangan yang terintegrasi.

Pengembangan kawasan TOD dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah (terutama yang memiliki keterbatasan finansial) dalam menyediakan hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui Land Value Capture (LVC), pemerintah daerah dapat bernegosiasi dengan pengembang untuk menyediakan hunian tersebut. LVC adalah mekanisme untuk memanfaatkan kenaikan nilai tanah akibat investasi publik yang dilakukan pada kawasan tersebut.

Dibutuhkan bantuan dari Bappenas untuk memberikan pemahaman terkait pengertian dan fungsi TOD secara masif, terutama untuk Pemerintah dan BUMN/D agar penentuan kebijakan terkait TOD kedepannya tidak berbeda-beda.

 

Check Also

WhatsApp Image 2019-07-11 at 21.20.43

Hari Keempat – 2019 Urban Resilience Summit

Rotterdam, 11 Juli 2019. Kegiatan 2019 Urban Resilience Summit ini merupakan ajang berbagi kesempatan bagi para pesertanya …