Home / Kegiatan / Lokakarya Inovasi untuk Memperkuat Pengelolaan Kualitas Udara DKI Jakarta
WhatsApp Image 2019-07-04 at 4.27.08 PM

Lokakarya Inovasi untuk Memperkuat Pengelolaan Kualitas Udara DKI Jakarta

Jakarta, 3-4 Juli 2019. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Vital Strategies menyelenggarakan Lokakarya dengan tema “Inovasi untuk Memperkuat Pengelolaan Kualitas Udara DKI Jakarta”. Lokakarya tersebut bertujuan untuk menemukan langkah-langkah strategis pengelolaan kualitas udara di DKI Jakarta, terutama dalam: (i) pemetaan kapasitas dan kegiatan instansi/lembaga terkait pengelolaan udara; (ii) inventarisasi data kualitas udara dan inovasi teknologi yang tersedia.

Lokakarya dihadiri oleh Unsur Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK, LAPAN, BAPPENAS, BMKG), Unsur Pemerintah Provinsi DKI (Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, UP Laboratorium DLH, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan/DCKTRP, Asisten Deputi Bidang Lingkungan), mitra pembangunan (UNICEF, Agence Française De Développement/AFD, US EPA), akademisi (ITB, University of Sydney), dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB).

Lokakarya diselenggarakan selama 2 hari (3-4 Juli 2019) dengan agenda hari pertama berupa diskusi tentang sumber polusi serta data kualitas udara. Sementara itu, hari kedua dibahas hal teknis terkait metode pemantauan kualitas udara, metode identifikasi sumber polusi, dan langkah untuk sinkronisasi data kualitas udara.

Berdasarkan hasil Lokakarya, inventarisasi data kualitas udara terhambat pada beberapa hal, seperti:

  1. Belum dilakukannya penyamaan standar nilai kualitas udara. Saat ini, instansi/lembaga nasional maupun internasional masih menggunakan standar yang berbeda dalam mengategorikan kualitas udara. Standar nilai kualitas udara WHO merupakan standar tertinggi saat ini, dan diharapkan dapat menjadi target bagi Indonesia, terutama DKI Jakarta, untuk dicapai. (standar WHO: 25 µgram/m3).
  2. Belum tersedianya data kualitas udara jangka panjang untuk DKI Jakarta. Hal ini menghambat upaya komunikasi kondisi kualitas udara kepada publik.
  3. Sampai saat ini belum ada sertifikasi alat ukur kualitas udara. Hal tersebut menyebabkan hasil pengukuran kualitas udara sangat bervariasi.

Dalam mengatasi permasalahan inventarisasi data kualitas udara di atas dibutuhkan inovasi pengembangan metode-metode pengukuran kualitas udara. Salah satu metode yang disampaikan dalam lokakarya adalah metode regresi penggunaan lahan (Landuse Regression/LUR) yang sedang dikembangkan oleh Dr. Driejana dari ITB.  Metode tersebut digunakan untuk mencari korelasi antarpartikulat di udara berdasarkan karakteristik jenis penggunaan lahan suatu lokasi. Melalui nilai korelasi tersebut, akan dihasilkan rasio kadar antarpartikulat. Contoh, apabila korelasi antara NOx dengan PM2,5tinggi, maka kadar PM2,5dapat diestimasi dari data kadar NO.

Selain pengembangan metode pengukuran, disarankan juga agar Pemprov DKI melakukan investasi sensor pengukur kualitas udara yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial DKI Jakarta. Sebagai informasi, DKI Jakarta saat ini hanya memiliki 9 sensor pengukur kualitas udara yang tersebar di seluruh kota administrasi. Dari 9 sensor tersebut, 5 sensor milik Pemprov DKI Jakarta (di setiap kota administrasi), 2 sensor milik Kedutaan Besar Amerika Serikat, 1 sensor milik BMKG, dan 1 sensor milik KLHK. Berdasarkan kondisi tersebut, pengukuran kualitas udara DKI Jakarta tidak dapat digeneralisasi hanya melalui 9 sensor kualitas udara.

 

WhatsApp Image 2019-07-04 at 4.27.08 PM (1)

Check Also

WhatsApp Image 2019-07-11 at 21.20.43

Hari Keempat – 2019 Urban Resilience Summit

Rotterdam, 11 Juli 2019. Kegiatan 2019 Urban Resilience Summit ini merupakan ajang berbagi kesempatan bagi para pesertanya …