Home / Kegiatan / Lokakarya Konfirmasi: Panduan Penyusunan Desain Besar
WhatsApp Image 2019-07-04 at 4.24.46 PM

Lokakarya Konfirmasi: Panduan Penyusunan Desain Besar

Jakarta, 4 Juli 2019. Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH) bekerjasama dengan Yayasan KARINA menyelenggarakan Lokakarya Panduan Penyusunan Desain Besar di Balaikota DKI Jakarta. Lokakarya tersebut merupakan lokakarya ketiga dari serangkaian proses penyusunan panduan desain besar, dan bertujuan untuk membahas masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait proses dan isi dalam draf panduan penyusunan desain besar penanganan isu strategis Provinsi DKI Jakarta.

Lokakarya dibuka oleh Deputi Gubernur bidang TRLH dan dihadiri oleh Unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta(Dinas Bina Marga/DBM, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Disparbud, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/PRKP, Dinas Sosial/Dinsos, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan/DKUKMP, PD PAL Jaya, PD PAM Jaya, PT. Jakarta Konsultindo/Jakkon, Asdep Bidang Tata Ruang, Sekretariat Jakarta Berketahanan), dan Non Pemerintah (USAI IUWASH PLUS, Yayasan Ruang Waktu, Palang Merah Indonesia/PMI, Yayasan C40).

Lokakarya dimulai dengan pemaparan konsep desain besar dari Deputi Gubernur bidang TRLH, dan sesi berbagi pengalaman dari USAID IUWASH PLUS terkait penyusunan desain besar penyediaan layanan air minum dan air limbah domestik DKI Jakarta. Materi kedua paparan tersebut dapat diunduh pada tautan berikut: bit.ly/desainbesar

Lokakarya dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dibagi menjadi dua kelompok untuk membahas: (i) tahapan penyusunan desain besar, dan (ii) substansi desain besar. Beberapa hal yang mengemuka dari diskusi kelompok tersebut yaitu:

  1. Tahapan penyusunan desain besar
    • Perlu dipertimbangkan peran Sekda sebagai salah satu pendukung pelaksanaan penyusunan desain besar.
    • Perlu ditambahkan penjelasan mengenai metode melakukan pemetaan pemangku kepentingan dan skema finansial untuk bekerjasama dengan pihak non-pemerintah.
    • Perlu dipertimbangkan penerbitan Surat Edaran oleh Gubernur sebagai salah satu instrumen untuk mendapatkan komitmen dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk berpartisipasi dalam penyusunan sebuah desain besar.
  2. Substansi desain besar
    • Perlu ditambahkan penjelasan mengenai: (i) urgensi desain besar sebagai acuan pembangunan; (ii) alur pengesahan desain besar; (iii) kriteria sebuah isu yang dapat dinyatakan sebagai isu strategis; dan (iv) pembahasan strategi dan potensi pada matriks rencana aksi.
    • Perlu dipertimbangkan pembedaan nomenklatur antara desain besar dengan istilah lainnya seperti masterplan, rencana induk, dan lainnya.

Selain hal tersebut, peserta lokakarya berpendapat pendekatan kolaboratif berbasis komitmen dan konsensus yang diusung dalam proses penyusunan desain besar dapat digunakan sebagai referensi melakukan reformasi birokrasi di DKI Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, Yayasan KARINA dan Kedeputian Gubernur bidang TRLH akan melakukan perbaikan draf Panduan Penyusunan Desain Besar sesuai dengan masukan dan rekomendasi dalam lokakarya tersebut.

Check Also

WhatsApp Image 2019-09-18 at 3.51.02 PM

Wawancara Mahasiswa Universitas Tarumanegara (UNTAR)

Jakarta, 17 September 2019. Mahasiswa Magister dari UNTAR, Ivan Billy Zaini, berkunjung ke kantor Kedeputian Gubernur …