Home / Kegiatan / Audiensi Kajian Penyediaan Perumahan Berbasis Transit di Kawasan Perkotaan
1

Audiensi Kajian Penyediaan Perumahan Berbasis Transit di Kawasan Perkotaan

Jakarta, 16 Juli 2019– Diskusi yang mengkaji penyediaan perumahan berbasis transit di kawasan perkotaan ini dilaksanakan oleh Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman. Kajian ini ditujukan untuk mendiskusikan kebijakan dan kelembagaan Transit Oriented Development(TOD) di DKI Jakarta, serta operator utama (master developer) TOD DKI Jakarta sebagai bahan pertimbangan rumusan pengembangan TOD pada dokumen RPJMD.

Kajian ini membahas dua topik diskusi, yaitu: (i) Kebijakan dan Kelembagaan TOD, serta (ii) Tantangan Kelembagaan TOD.

TOD memiliki fungsi sebagai instrumen untuk menata struktur perkotaan supaya lebih kompak (compact), mendorong penggunaan angkutan umum, dan membiayai penyediaan layanan angkutan umum. Keterkaitan ketiga fungsi tersebut harus diperkuat melalui kebijakan. Penyediaan hunian yang beragam dan terjangkau merupakan upaya untuk memastikan peningkatan penggunaan angkutan umum, meminimalkan urban sprawl, dan menciptakan TOD yang inklusif (equitable).

Dari pembelajaran penerapan TOD di beberapa negara, pembangunan TOD pada umumnya merupakan gagasan/rencana yang diprakarsai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, dalam implementasinya, dibutuhkan kerja sama dari pemerintah (khususnya Pemerintah Daerah) sebagai enabler, serta swasta dan masyarakat dari segi pembiayaan maupun pengelolaannya. Sebagai enabler, pemerintah bertugas menyediakan regulasi mengenai mekanisme pembangunan, pembiayaan, dan pengelolaan TOD yang melibatkan masyarakat (pemilik lahan), operator moda transit, dan developer. Sementara itu dalam pengelolaan, pihak swasta dan masyarakat berkewajiban ikut andil baik dalam (i) Strategic levei: regional (skala wilayah/koridor), maupun (ii) Operational level: lokal (skala kawasan).

Terkait kelembagaan TOD, disarankan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat membentuk badan sesuai dengan kewenangannya atau menunjuk Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan operator utama sistem transportasi massal berkapasitas tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Check Also

WhatsApp Image 2019-10-29 at 4.15.29 PM

Rapat Teknis Persiapan Penyelenggaraan Seminar “Toward a Resillient City with a Sustainable and Smart Approach”

Jakarta, 29 Oktober 2019. Kedutaan Besar Perancis pada tanggal 28 November 2019 bekerjasama dengan Pemprov DKI …