Home / Kegiatan / Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Penyusunan Masterplan Organisasi dan Reformasi Birokrasi
WhatsApp Image 2019-07-22 at 09.29.34

Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Penyusunan Masterplan Organisasi dan Reformasi Birokrasi

WhatsApp Image 2019-07-22 at 09.29.34 WhatsApp Image 2019-07-22 at 09.34.22

Jakarta, 22 Juli 2019. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta mengadakan Forum Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Penyusunan Masterplan Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta. Hadir dalam pertemuan ini Konsultan (Sinergi) dibidang Tata Pemerintahan dan Pakar Hukum dan Tata Pemerintahan dari Universitas Indonesia. Kedeputian Gubernur Bidang Tata Ruang dan Linkungan Hidup turut hadir yang diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Tata Ruang dan Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup. Beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber adalah: (i) Alur logis kelembagaan sesuai mandat. Dalam hal ini baik Jakarta sebagai Ibu Kota Negara atau bukan sebagai Ibu Kota memiliki NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang sama. Adapun alur mandat sesuai NSPK tersebut secara berurutan mengerucut adalah sebagai berikut: Tata Kerja; Uraian Tugas dan Fungsi; Struktur Kelembagaan; Visi, Misi dan Proses Pelaksanaan Tugas; Tugas dan Wewenang; dan Mandat; (ii) Jenis pelayanan publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu: (a) Pelayanan oleh perangkat daerah yang secara operasional sebagian pembiayaan dari APBD dan sebagian dari jasa layanan tersebut sehingga bersifat non profit oriented. (b) Pelayanan oleh perangkat daerah yang secara operasional pembiayaan dari hasil jasa layanan tersebut sehingga bersifat profit oriented. Dari kedua jenis pelayanan tersebut pelayanan yang bersifat non oriented dalam dikelola dengan sistem BLUD sedangkan pelayanan yang bersifat profit oriented dapat digunakan BUMD dalam pengelolaannya; (iii) Isu Strategis DKI Jakarta hingga tahun 2030, terdiri dari: (i) Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah; (ii) Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam; (iii) Dinamika Sosial dan Budaya; (iv) Tata Kelola Pemerintahan dan (v) Ekonomi dan Investasi. Dalam pertemuan ini diusulkan Grand Design Reformasi Perangkat Daerah, yang mencakup latar belakang, dasar hukum dan kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, permasalahan strategis, keterkaitan dengan perencanaan pembangunan DKI serta ruang lingkup Grand Design. Usulan Grand Design Reformasi Perangkat Daerah tersebut akan dibahas bersama para pemangku kepentingan terkait.

Check Also

IMG-20190812-WA0018

Lokakarya Program Ambitious City Promises/Ikhtiar Jakarta: Peran Komunitas Keagamaan

Bogor, 8 Agustus 2019. Yayasan ICLEI – Local Government for Sustainability menyelenggarakan lokakarya dalam rangka merumuskan aksi prioritas, target, dan …