Home / Kegiatan / Rapat Koordinasi dan Paparan Penanganan Sampah Plastik dan Peran Bank Sampah DKI Jakarta
WhatsApp Image 2019-07-26 at 13.28.13

Rapat Koordinasi dan Paparan Penanganan Sampah Plastik dan Peran Bank Sampah DKI Jakarta

WhatsApp Image 2019-07-26 at 13.28.13 (1) WhatsApp Image 2019-07-26 at 13.28.13

Jakarta, 26 Juli 2019. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengadakan pertemuan dan pemaparan Penanganan Sampah Plastik dan Peran Bank Sampah. Paparan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berisikan tentang dasar hukum, pengertian, tujuan pembinaan, target, sasaran, serta peran bank sampah dalam skala nasional maupun khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai kondisi bank sampah, mekanisme pelaksanaan, grafik pertumbuhan, serta analisis pengembangan bank sampah di DKI Jakarta. Terdapat beberapa masukan dari Pelaku Industri, Asosiasi Daur Ulang Plastik, serta LSM sebagai berikut: (a) Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) bersama dengan PT. Repal Indonesia menyatakan bahwa peran bank sampah di Provinsi DKI Jakarta dioptimalkan lagi mengingat berdasarkan data dari KLHK bahwa hanya 10% bank sampah yang aktif dan berhasil dari seluruh total bank sampah di Indonesia. Hal utama yang harus diperhatikan adalah terletak pada proses pemilahan yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun masyarakat karena saat ini banyak sampah plastik yang tidak dapat dijadikan bahan baku daur ulang karena kondisinya yang tidak layak karena tidak dipilah. Selanjutnya, wacana untuk memberlakukan aturan pelarangan penggunaan kantong plastik sebaiknya diganti dengan pembatasan karena tidak mendukung prinsip dan tujuan perekonomian keberlanjutan (circular economy). (b) International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) bersama-sama dengan Yayasan Caritas Indonesia (KARINA) memberi masukan bahwa terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu: (1) Mekanisme kemitraan antara pelapak, bank sampah, dan pihak ketiga harus diperjelas agar seluruh pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing; (2) Pengolahan sampah organik juga perlu diperhatikan agar memaksimalkan upaya pemilahan sampah; (3) Untuk mewujudkan prinsip circular economy maka perlu ditetapkan kesepakatan harga agar tidak terjadi monopoli di pasaran. (c) The Indonesia Olefin, Aromatic and Plastic Industry Asociation (INAPLAS) memberi masukan mengenai rekomendasi penerapann teknologi pemilahan sampah otomatiis berupa MRF (Material Recovery Facility) yang sebelumnya telah berhasil diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Diskusi dilanjutkan dengan arahan dan masukan dari Kemenkomaritim, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yaitu: (i) Kemenkomaritim menyatakan bahwa sebenarnya sangat penting dalam mencanangkan upaya yang terstruktur dan masif dalam penanganan sampah plastik karena lautan telah menjadi muara pembuangan sampah plastik. (ii) BKPM menyatakan bahwa dibutuhkan pembangunan energi yang berbasis ramah lingkungan salah satunya dapat memanfaatkan sampah plastik. (iii) Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pemerintah daerah sifatnya hanya membina bank sampah yang dikelola oleh masyarakat. Selanjutnya diharapkan ketika pemda menerapkan regulasi, stakeholder dan pelaku industri juga mengambil peran di dalamnya mengingat karena mereka juga berkontribusi dalam memproduksi sampah plastik. Selanjutnya akan diadakan rapat lanjutan mengenai upaya-upaya serta grand design teknologi yang dapat digunakan dalam pemilahan dan penanganan sampah plastik.

Check Also

EBT (2)

acara The Opening Ceremony Of The 8th Indonesia EBTKE Conex 2019

Jakarta, 6 November 2019. Sebagai tindak lanjut dari disposisi Gubernur DKI Jakarta, Asisten Deputi Gubernur …