Home / Kegiatan / Kajian Sistem Pengelolaan Kawasan TOD
WhatsApp Image 2019-08-01 at 4.25.10 PM

Kajian Sistem Pengelolaan Kawasan TOD

Jakarta, 1 Agustus 2019. Dewan Riset Daerah (DRD) hari ini menyelenggarakan diskusi dalam rangka membahas Sistem Pengelolaan Kawasan TOD di DKI Jakarta. Diskusi tersebut dipimpin oleh DRD Komisi III, dan dihadiri oleh Pemerintah Pusat (Bappenas, dan Badan Pusat Statistik/BPS), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/DPRKP, Dinas Perhubungan/Dishub, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan/DCKTRP, dan Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup/PKLH), BUMD (PT. MRT, PT. LRT, dan PT. Sarana Jaya), dan kalangan profesional (Jakarta Property Institute/JPI, dan Ikatan Arsitektur Indonesia/IAI). Diskusi dibuka dengan pemaparan dari 2 narasumber, yaitu (i) Dinas CKTRP mengenai pengembangan kawasan TOD; dan (ii) Biro PKLH, yang menjelaskan Pokok Pikiran Pergub No. 67 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit.

Dinas CKTRP menyampaikan bahwa tujuan utama pengembangan kawasan TOD adalah untuk mengurangi bangkitan pergerakan penduduk melalui penyediaan fasilitas dan sarana-prasarana yang memadai di suatu kawasan secara kompak (compact). Adapun  Pergub 67/2019 t diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan Pergub No. 44 tahun 2017 tentang Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development dengan Permen ATR No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit. Biro PKLH menyampaikan beberapa perbedaan utama antara Pergub 67/2019 dengan Pergub 44/2017, yaitu sebagaimana dalam tabel berikut:

Perihal

Pergub No. 44 tahun 2017

Pergub 67/2019

Penyempurnaan Definisi TOD Kawasan TOD adalah kawasan campuran permukiman dan komersil dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum massal, dimana stasiun angkutan umum massal dan terminal angkutan umum massal sebagai pusat kawasan dengan bangunan berkepadatan tinggi Kawasan berorientasi transit adalah kawasan terintegrasi angkutan umum massal yang mendorong pergerakan pejalan kaki, pesepeda, penggunaan angkutan umum massal dan pembatasan kendaraan bermotor dalam radius jarak 350m (tiga ratus lima puluh meter) sampai dengan 700m (tujuh ratus meter) dari pusat kawasan yang memiliki  prinsip-prinsip kawasan berorientasi transit
Kelembagaan
  • Operator utama menjadi pengelola kawasan
  • Operator utama adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  • Operator utama adalah penyelenggara sistem angkutan umum massal
  • Pengelola kawasan adalah: (i) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau (ii) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui kerjasama dengan BUMD
Tugas Pengelola Kawasan
  • Mengoordinasikan pemilik lahan dan/atau bangunan dalam
    perencanaan dan pengembangan kawasan;
  • Mendorong usaha percepatan pembangunan prasarana dan sarana Kawasan TOD sesuai Panduan Rancang Kota;
  • Mengoordinasikan pemilik lahan dan/atau bangunan, penyewa serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan di kawasan TOD;
  • Memonitor pelaksanaan pengembangan Kawasan TOD
  • Menyusun dan mewujudkan Panduan Rancang Kota (PRK) kawasan TOD. Termasuk mengusulkan insentif dan disinsentif dalam mewujudkan PRK;
  • Mendorong Masyarakat untuk melaksanakan kewajiban Kawasan yang telah ditetapkan dalam PRK Kawasan Berorientasi Transit yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pengelola Kawasan dengan Masyarakat;
  • Mengoperasikan dan memelihara bangunan interkoneksi pada lahan yang menjadi aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas sebagai kewajiban Kawasan yang dibutuhkan dalam mewujudkan Kawasan Berorientasi Transit dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
  • Mengusulkan distribusi Koefisien Lantai Bangunan dengan prinsip tranparansi melalui mekanisme evaluasi Panduan Rancang Kota;
  • Mengelola Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan.

Berdasarkan Pergub 67/2019 tersebut, mekanisme pengembangan kawasan TOD dapat dilakukan oleh operator dengan mengajukan permohonan pengelolaan kawasan melalui BKPRD. Apabila kawasan TOD yang diajukan oleh operator belum ditentukan dalam Rencana Tata Ruang, maka operator juga perlu mengajukan permohonan penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan TOD.

Sementara itu, beberapa hal yang mengemuka terkait insentif dan disinsentif antara lain:

  • pengembangan kawasan TOD kedepannya, perlu dipertimbangkan bentuk insentif/disinsentif yang mampu menjadi instrumen intervensi agar kawasan dapat dikembangkan sesuai dengan PRK/UDGL.
  • Peraturan insentif dan disinsentif di kawasan TOD perlu dilengkapi dengan metode/skema yang mampu meningkatkan transparansi pemberian/pemberlakukan insentif/disinsentif. Contohnya adalah penggunaan skoring untuk menentukan seberapa besar seseorang berhak mendapatkan insentif/disinsentif.

Keterlibatan masyarakat baik yang tinggal di kawasan TOD maupun disekitarnya menjadi penting selain untuk menciptakan rasa kepemilikan dan meminimalisir konflik, juga untuk menciptakan kawasan TOD yang aman, nyaman, dan dengan tingkat permeabilitas/kemudahan akses yang tinggi.

 

*Pergub No. 67 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit dapat diunduh pada tautan berikut:

https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produkhukum_detail/9534

Check Also

WhatsApp Image 2019-10-29 at 4.15.29 PM

Rapat Teknis Persiapan Penyelenggaraan Seminar “Toward a Resillient City with a Sustainable and Smart Approach”

Jakarta, 29 Oktober 2019. Kedutaan Besar Perancis pada tanggal 28 November 2019 bekerjasama dengan Pemprov DKI …