Home / Kliping / Dishub DKI: Paling Lama 1-2 Tahun, Ganjil Genap Diganti ERP
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan hasil evaluasi uji coba perluasan ganjil genap di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019).(KOMPAS.COM/NUR SITA SARI)
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan hasil evaluasi uji coba perluasan ganjil genap di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019).(KOMPAS.COM/NUR SITA SARI)

Dishub DKI: Paling Lama 1-2 Tahun, Ganjil Genap Diganti ERP

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, aturan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap bukan aturan final untuk mengendalikan kendaraan di Jakarta. Aturan ganjil genap paling lama diberlakukan dua tahun ke depan. Setelah itu, aturan ganjil genap akan digantikan dengan congestion pricing atau jalan berbayar ( electronic road pricing/ERP). “Ganjil genap ini hanya kebijakan antara, paling lama 1-2 tahun ini sudah digantikan dengan congestion pricing (ERP),” ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (12/9/2019). Aturan ganjil genap saat ini diberlakukan di 25 ruas jalan di Jakarta. Aturan ini berlaku pada Senin-Jumat, pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-21.00 WIB.

Aturan ganjil genap tidak berlaku pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Aturan ganjil genap diberlakukan sebelum Pemprov DKI Jakarta menerapkan ERP. Pemprov DKI sebenarnya sudah melelang proyek ERP pada 2019 ini. Namun, lelang itu dibatalkan untuk mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung meminta lelang proyek ERP diulang. Sebab, ada hal prinsip yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan mengkaji ulang proyek ERP pada 2020.

“Sesuai legal opinion dari Kejaksaan Agung, kita harus lakukan kaji ulang terhadap seluruh dokumen yang ada,” kata Syafrin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melelang ulang proyek ERP untuk mengikuti pendapat hukum Kejagung. Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta membahas penggunaan teknologi yang paling tepat untuk ERP bersama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tujuannya, ERP yang diterapkan di Jakarta nantinya akan menggunakan teknologi terbaru.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Dishub DKI: Paling Lama 1-2 Tahun, Ganjil Genap Diganti ERP”, https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/12/21503661/dishub-dki-paling-lama-1-2-tahun-ganjil-genap-diganti-erp.
Penulis : Nursita Sari
Editor : Jessi Carina

Check Also

Permukiman padat di Bidaracina, di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2015). Bidaracina merupakan kawasan yang akan digusur terkait proyek normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung.(KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES)

Proyek Sodetan Ciliwung Dimulai, Ini Proses Ganti Rugi terhadap Warga Bidara Cina

JAKARTA, KOMPAS.com – Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan …