Home / Kegiatan / Talk Show “Wacana Pemekaran Wilayah Jakarta”
maxresdefault

Talk Show “Wacana Pemekaran Wilayah Jakarta”

Jakarta, 6 September 2019. Isu pemekaran wilayah DKI Jakarta dengan daerah sekitarnya saat ini telah menjadi pembicaraan di media masa. Berkaitan dengan hal tersebut, Jak TV menyelenggarakan talk showberjudul “Wacana Pemekaran Wilayah Jakarta” yang mengundang 4 (empat) narasumber, yaitu: (i) Walikota Bogor; (ii) Walikota Tangerang Selatan; (iii) Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup/TRLH; dan (iv) Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna.

Dalam talk show tersebut, Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa isu utama kawasan metropolitan jakarta adalah isu Fragmented Governanceatau fragmentasi kepemerintahan. Sebagai informasi, wilayah metropolitan Jakarta atau yang dikenal sebagai Jabodetabekjur terdiri dari 8 Kabupaten/Kota dan 3 Provinsi. Hal tersebut berimplikasi pada periode pemerintahan yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan perbedaan prioritas pembangunan antarwilayah. Kompleksitas hirarki kepemerintahan tersebut pada akhirnya menjadikan perencanaan pembangunan antardaerah administrasi kurang sinergis. Koordinasi yang baik menjadi penting dalam pemerintahan wilayah metropolitan.

Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta menambahkan bahwa terdapat 4 hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat koordinasi dalam isu Fragmented Governance, yaitu:

  • Informal Coordination, atau koordinasi antar pemerintah daerah wilayah Jabodetabekjur dalam bentuk rapat, forum, seminar, dan lainnya.
  • Inter-municipal authorities, atau pembentukan badan koordinasi antarpemerintah Jabodetabek. Contoh: Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabekjur (BKSP).
  • Supra-municipal authorities,atau pembentukan badan koordinasi oleh hirarki pemerintahan yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintah pusat. Contoh: Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
  • Special Status, atau pembentukan/penetapan Wilayah Metropolitan Jakarta sebagai kawasan otonomi baru.

Sejalan dengan hal tersebut, Walikota Tangerang Selatan menegaskan bahwa komunikasi menjadi kunci utama untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih sinergis. Beliau menyampaikan bahwa wacana pemekaran wilayah perlu kajian yang mendalam, karena pemekaran/penggabungan tidak selalu berakhir positif. Beliau menyampaikan bahwa tujuan akhir pemekaran/penggabungan adalah kesejahteraan masyarakat.

Walikota Bogor mendukung pernyataan Walikota Tangerang Selatan, bahwa komunikasi menjadi kunci utama. Saat ini, Kota Bogor dengan DKI Jakarta serta kota/kabupaten lain sekitarnya telah sering melakukan kerjasama seperti melalui pemberian dukungan finansial. Disampaikan oleh Deputi Gubernur bahwa DKI Jakarta telah secara rutin mengalokasikan anggaran untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah sekitar, contoh di Kota Bogor untuk pembangunan waduk, di Bekasi untuk pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargebang.

Namun bantuan finansial yang diberikan oleh DKI Jakarta diakui masih dilakukan secara sporadis atau kurang terencana. Mekanisme pemberian bantuan finansial dimulai dengan pengajuan proposal dari daerah sekitar kepada DKI Jakarta. Proposal tersebut kemudian akan ditelaah dan diajukan kepada DPRD DKI Jakarta untuk disetujui atau ditolak. Mekanisme tersebut menyebabkan kurang meratanya pemberian bantuan finansial kepada daerah sekitar DKI Jakarta.

Selain bantuan finansial, Pengamat Tata Ruang, Yayat Supriyatna, menyaampaikan bahwa upaya lain yang telah dilakukan oleh wilayah metropolitan Jabodetabekjur adalah dengan membentuk badan yang berfungsi untuk mengoordinasikan pembangunan lintas wilayah administrasi, yaitu Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur. Namun demikian, BKSP belum berfungsi secara optimal karena hasil kesepakatan tidak dapat diimplementasikan karena keterbatasan wewenang BKSP.

Menanggapi hal tersebut Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta memberikan usulan untuk bersama-sama membahas penyusunan rencana pembangunan terpadu antardaerah administrasi Jabodetabekjur, atau yang disebut dengan Grand Design/Desain Besar pembangunan Jabodetabekjur. Melalui Desain Besar tersebut, diharapkan pemberian bantuan lebih merata dan terkoordinir, serta prioritas pembangunan antardaerah lebih sinergis.

 

Check Also

WhatsApp Image 2019-09-18 at 3.51.02 PM

Wawancara Mahasiswa Universitas Tarumanegara (UNTAR)

Jakarta, 17 September 2019. Mahasiswa Magister dari UNTAR, Ivan Billy Zaini, berkunjung ke kantor Kedeputian Gubernur …