Home / Kegiatan / Wawancara Majalah Percik
IMG_20190917_090339

Wawancara Majalah Percik

Jakarta, 17 September 2019. Dalam rangka penerbitan edisi terbaru majalah Percik tahun 2019, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH) menerima permohonan wawancara dari perwakilan redaksi majalah tersebut dengan tema isu permukiman kumuh di DKI Jakarta. Majalah Percik adalah majalah yang membahas mengenai isu-isu di sektor perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi. Berikut hasil wawancara tersebut.

Secara umum, bagaimana bapak melihat permasalahan kumuh di perkotaan?

“hampir seluruh kota-kota di dunia memiliki kawasan permukiman kumuh, yang membedakan adalah definisi dan kriteria kumuh dari setiap kota/daerah. Hal ini dikarenakan setiap kota/daerah memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda.”

Apa penyebab kumuh?

“Terkadang kita lupa melihat keterkaitan kumuh dengan hubungan desa-kota. Kota bersifat terbuka, dan tidak dapat melarang warga desa yang datang mencari pekerjaan. Sementara itu, warga desa tersebut umumnya datang tanpa memiliki keahlian yang cukup, atau belum siap bekerja. Akhirnya kebanyakan mereka melakukan pekerjaan di sektor informal. Para pekerja informal berusaha untuk dapat berhemat dengan tinggal di tempat yang dibawah standar (sub-standard) dimana biaya hidup lebih murah. Terkadang kumuh disengaja, untuk menghemat biaya hidup sehingga sebagian besar uangnya dapat dikirim ke daerah asal. Kumuh juga terkadang sengaja dipelihara karena mampu menghidupkan sektor informal.”

Upaya apa yang perlu dilakukan untuk mengentaskan permasalahan kumuh? terutama dari segi pemerintah kota.

“Penyelesaian permasalahan kumuh jarang dilihat dari sisi kesejahteraan penduduknya. Seringkali hanya dilihat dari faktor fisik demi keindahan lingkungan dan kelayakan bangunan. Sisi sosial dan antropologi perlu menjadi acuan juga dalam penyelesaian kumuh. Sebagai contoh, saat dipindah ke rusun, banyak penduduk yang pada mulanya bekerja di sektor informal kehilangan pekerjaan mereka. Bentuk rusun sekarang belum mengakomodir kebutuhan yang mereka harapkan, dan belum mempertimbangkan faktor sosial budaya. Hal yang bisa dilakukan pemerintah kota contohnya adalah melakukan kerjasama dengan desa-desa, baik untuk menciptakan pendatang yang siap dengan bekal bekerja, maupun dengan menyediakan lapangan pekerjaan di desa untuk meminimalisir laju urbanisasi. Saat ini data tentang kawasan permukiman kumuh masih belum optimal, hal ini ditunjukkan dari definisi kumuh yang berbeda-beda antar dinas. Penyamaan definisi kumuh penting untuk dapat mengetahui jumlah dan delineasi wilayah yang kemudian menjadi dasar dalam mengambil kebijakan.”

“Saat ini, Jakarta memiliki Program Community Action Plan (CAP) yang bertujuan menciptakan kampung berkualitas yang lestari dan sejahtera. Akan tetapi dalam prosesnya, mungkin belum seluruh orang dapat menyampaikan aspirasinya. Penanganan kumuh perlu dilakukan secara bottom-up dan biasanya membutuhkan banyak waktu. Selain itu, penanganan kumuh harus terpadu, tidak terjebak pada aspek fisik, namun juga memperhatikan aspek ruang. Unsur terbesar dari permasalahan kumuh adalah legalitas tanah dan rencana tata ruang. Lebih susah mana, mengatur kawasan kumuh di tanah ilegal atau di tanah sendiri?”

Kendala apa yang sering ditemui pemerintah kota dalam penanganan kawasan kumuh?

“Beberapa hal seperti: (i) batas waktu tertentu untuk anggaran, yang menyebabkan aspirasi masyarakat kurang dapat mendengar secara menyeluruh; dan (ii) masyarakat yang dipindahkan tidak disiapkan untuk dapat hidup di tempat baru, sehingga menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.”

Check Also

World Bank Affordable Housing narsum

Kunjungan Tim Bank Dunia

Jakarta, 15 Oktober 2019. Perwakilan Tim Bank Dunia (The World Bank) berkunjung ke Kantor Deputi …