Home / Kliping / Pemerintah Akan Ganti Rugi Warga Bidara Cina yang Kena Proyek Sodetan Ciliwung
Spanduk terkait rencana penggusuran atas proyek sodetan Ciliwung-KBT di Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur. Rabu (26/8/2015) (Kompas.com/Robertus Belarminus)
Spanduk terkait rencana penggusuran atas proyek sodetan Ciliwung-KBT di Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur. Rabu (26/8/2015) (Kompas.com/Robertus Belarminus)

Pemerintah Akan Ganti Rugi Warga Bidara Cina yang Kena Proyek Sodetan Ciliwung

JAKARTA, KOMPAS.com – Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengikuti langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mencabut kasasi atas putusan pengadilan terkait gugatan warga Bidara Cina, Jakarta Timur. Putusan itu berkaitan dengan pembebasan lahan untuk membangun inlet sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT).

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah mengirimkan akta pencabutan permohonan kasasi tersebut. Dalam dokumen tersebut, permohonan kasasi BBWSCC resmi dicabut pada 13 September 2019. Dengan pencabutan kasasi tersebut, maka BBWSCC akan membayar ganti rugi pembebasan lahan kepada warga Bidara Cina yang menempati lahan tersebut. “Ganti rugi tanah dan bangunan yang terkena dari (anggaran) PUPR, pakai APBN,” ujar Bambang saat dihubungi, Kamis (19/9/2019).

Namun, sebelum ganti rugi, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. Salah satunya pengukuran tanah yang ditempati warga dan penentuan harga tanah dan bangunan oleh tim appraisal. “Kalau tahun ini tuntas, jelas berapa yang harus dibayarkan, kita usulkan (anggaran dalam APBN) tahun depan dengan infrastrukturnya,” kata Bambang. Adapun warga Bidara Cina menggugat Pemprov DKI, BBWSCC, dan Joko Widodo sebagai mantan Gubernur DKI pada 15 Juli 2015. Gugatan class action itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu gugatan warga, yakni meminta pemerintah memberikan ganti rugi sebelum membebaskan lahan yang ditempati warga untuk membangun inlet sodetan Ciliwung. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan warga pada 29 Agustus 2017. Pemprov DKI dan BBWSCC mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Pemprov DKI dan BBWSCC kembali kalah di tingkat banding. Kedua pihak mengajukan kasasi. Pemprov DKI telah mencabut permohonan kasasi itu pada akhir Agustus 2019.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Pemerintah Akan Ganti Rugi Warga Bidara Cina yang Kena Proyek Sodetan Ciliwung”, https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/19/18290021/pemerintah-akan-ganti-rugi-warga-bidara-cina-yang-kena-proyek-sodetan.
Penulis : Nursita Sari
Editor : Sandro Gatra

Check Also

Jalur 10 di Stasiun Manggarai ditutup sejak 23 Januari 2019. Hal itu dilakukan guna mempercepat revitalisasi Stasiun Manggarai. Jalur 10 yang biasa ditempati oleh KRL jurusan Jakarta-Depok/Bekasi akan dialihkan ke jalur 8, 5, dan 4. Meski penutupan telah berlansung selama tiga hari, tidak tampak adanya penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai. Sejumlah penunjuk arah dipasang begitu juga dengan petugas stasiun yang mengarahkan para penumpang, Sabtu (26/1/2019).(KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA)

Pemindahan KA Jarak Jauh dari Stasiun Gambir ke Manggarai, Wujudkan Konsep Lama…

JAKARTA, KOMPAS.com – Stasiun Gambir, Jakarta Pusat tak lagi melayani angkutan Kereta Api (KA) jarak …