Home / Kegiatan / Inisiasi Forum Tata Ruang DKI Jakarta
Forum taru

Inisiasi Forum Tata Ruang DKI Jakarta

Jakarta, 25 November 2019. Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menginisiasi diskusi terkait penataan ruang DKI Jakarta melalui sebuah Forum Tata Ruang. Forum tersebut dibentuk dengan tujuan sebagai wadah berbagi informasi dan pengalaman mengenai permasalahan dan gagasan solusi sektor penataan ruang di DKI Jakarta. Agenda yang dibahas dalam rapat pertama Forum Tata Ruang adalah mengenai isu-isu proses perizinan bangunan gedung di DKI Jakarta. Hal ini untuk menindaklanjuti wacana Pemerintah Pusat yang akan menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) karena dianggap sebagai faktor utama penghambat perizinan pemanfaatan ruang. Rapat dipimpin oleh Plt. Deputi Gubernur TRLH dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan/DCKTRP, Dinas Lingkungan Hidup/DLH, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup/PKLH, dan Biro Hukum.

Untuk Provinsi DKI Jakarta, bangunan gedung memerlukan IMB ketika luasan lahan sama atau melebihi 5000 m2. Terdapat beberapa tahapan dalam proses mendapatkan IMB (Izin mendirikan Bangunan), yaitu sebagaimana berikut:

IMB

 

Dalam perjalanannya, proses penerbitan IMB di DKI Jakarta cenderung menjadi rumit dan redundan karena dalam proses tersebut disertakan persyaratan-persyaratan untuk menghindari terjadinya konflik dan pelanggaran perjanjian oleh pemohon kedepannya. Contohnya persyaratan penyediaan sertifikat kepemilikan tanah dan pernyataan bebas sengketa diminta dua kali yaitu pada tahapan “izin lokasi” dan tahapan “pertimbangan teknis BPN”. Salah satu saran yang muncul dalam diskusi hal tersebut adalah pengklasifikasian jenis IMB berdasarkan tipe kepemilikan lahan dan luasan lahan. Hal ini untuk mempermudah perizinan terutama bagi bangunan gedung yang tidak difungsikan sebagai non-usaha (contoh: gedung pemerintah, infrastruktur kota, dan lainnya).

Diskusi mengenai perizinan tersebut masih akan dilanjutkan pada rapat-rapat selanjutnya dengan mengundang berbagai pihak lain yang terkait, baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah. Output yang diharapkan dari diskusi-diskusi kedepan adalah bisa ditemukenali solusi-solusi perizinan pemanfaatan ruang yang implementatif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Check Also

konstruksi kemayoran (2)

Acara Pembukaan Indonesia Infrastructure Development Financing dan Indonesia Infrastructure Week 2019

Jakarta, 6 November 2019. Plt. Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup …